Pertumbuhan ekonomi platform digital melahirkan bentuk hubungan kerja baru yang belum terakomodasi dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Pekerja lepas pada layanan transportasi, pengantaran, dan jasa digital menghadapi ketidakpastian status hukum yang berdampak pada akses jaminan sosial dan upah minimum.
Kajian ini memetakan tiga celah utama: tidak jelasnya kriteria hubungan kerja pada model kemitraan, absennya pengawasan adaptif, dan minimnya kanal pengaduan yang terjangkau.
CLIPS merekomendasikan penyusunan kriteria hubungan kerja berbasis realitas kontrol dan ketergantungan ekonomi, bukan semata label kontrak.